Anda sudah terdaftar di KompasID? Silakan login
Email:Password:

 

Solusi Kenaikan Upah Minimum Tanpa PHK

Kebijakan penyesuaian upah minimum di perusahaan Hay Group untuk solusi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tinggi, tanpa melakukan PHK dan tetap mempertahankan hubungan industrial yang harmonis dengan para pekerjanya

Pemerintah dalam kebijakan pengupahan telah menentukan adanya upah minimum, upah minimum ini bertujuan untuk melindungi pekerja atau buruh dari perlakuan pengusaha yang kurang memperhatikan kesejahteraannya. Di tahun 2013, terjadi kenaikan upah minimum yang cukup tinggi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kenaikan upah minimum tersebut dirasa menambah beban pengusaha.  Terkadang tidak sedikit pengusaha yang bangkrut atau melakukan PHK terhadap pekerja-pekerjanya karena tidak mampu membayar sesuai Upah Minimum.

Di bawah ini disajikan kebijakan penyesuaian upah di perusahaan Hay Group untuk solusi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tinggi, tanpa  melakukan PHK dan tetap mempertahankan hubungan industrial yang harmonis dengan para pekerjanya.

 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan Hay Group adalah sebagai berikut :

(1)    Perlunya kepatuhan terhadap regulasi

bahwa penerapan kenaikan upah sesuai dengan Upah Minimum yang baru, serta penyesuaian bagi pekerja yang telah memiliki masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh perusahaan, mengingat hal ini telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

 

(2)    Mekanisme Upah Sundulan

Dalam kondisi di mana trend kenaikan upah minimum mencapai titik yang tidak biasa. Penerapan rumus upah sundulan perlu mempertimbangkan kepentingan para pihak terkait baik shareholders dan pihak serikat pekerja dengan tetap mempertahankan jarak yang sehat di antara pekerja yang relevan terhadap aplikasi mekanisme upah sundulan.

 

(3)    Perlakuan terhadap level jabatan lain

Pada umumnya upah sundulan tidak diaplikasikan kepada semua level pekerja. Adalah sangat kritikal untuk memastikan bahwa hal dibawah ini diperhatikan:

·         Alokasi budget terhadap kenaikan upah

Anggaran kenaikan upah harus dapat membedakan antara kenaikan upah berdasarkan trend kenaikan upah minimum dan kenaikan upah berdasarkan pergerakan pasar di industri sejenis. Hal ini menjadi penting untuk memastikan terdistribusinya anggaran personnel cost secara tepat sasaran bagi semua level.

  • Mencegah munculnya permasalahan internal

Perusahaan harus senantiasa sensitif dalam mengawasi jarak sehat antara level jabatan yang relevan dengan upah sundulan dan yang tidak relevan dalam mendapatkan upah sundulan. Terutama dengan mengetahui wacana trend kenaikan upah minimum yang akan tetap tinggi dalam beberapa tahun mendatang

 

(4)    Perlunya Komunikasi

Dalam pengalaman beberapa tahun terakhir ini, Hay Group melihat trend munculnya permasalahan hubungan industrial yang diakibatkan oleh komunikasi yang kurang baik dalam implementasi upah sundulan.

Dikarenakan sensitivitasnya, hal-hal berikut ini perlu mendapatkan perhatian khusus untuk memastikan implementasi yang baik:

  • Pemetaan Resiko

Pihak terkait (SDM, dll) harus dapat melakukan identifikasi setiap potensi resiko yang berhubungan dengan kebijakan pengupahan dan penerapan mekanisme upah sundulan. Beberapa contoh resiko yang biasanya muncul pada tahapan ini adalah jarak yang sehat, ekspektasi pihak serikat pekerja, kurangnya pemahaman akan regulasi yang berlaku (UU.TK, dll).

  • Koordinasi yang kuat

Implementasi upah sundulan membutuhkan koordinasi berbagai pihak dan bukan saja merupakan tanggung jawab dari SDM sebagai lead dari proses ini. Pihak-pihak terkait seperti keuangan untuk koordinasi anggaran, maupun pihak operations untuk memastikan kegiatan operasi tidak terganggu dan pihak lainnya yang terkait.

  • Simulasi alternatif kenaikan upah

Pihak SDM harus selalu melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap pihak top management mengenai beberapa alternatif mekanisme kenaikan upah sundulan beserta pro dan kontra serta implikasi biayanya.

  • Mekanisme Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan pada umumnya dilakukan melalui forum diskusi antara pihak manajemen dan pihak serikat pekerja. Beberapa hal penting yang harus dilakukan pada tahap ini adalah memastikan terjadinya proses diskusi yang positif dan kondusif untuk memastikan suksesnya implementasi upah sundulan. Pada tahapan ini, edukasi dari pihak manajemen merupakan hal yang penting karena dapat membantu dalam memahami dasar usulan yang disampaikan.

 

(5)    Perlunya Sosialisasi

Proses sosialisasi ini bertujuan agar memastikan bahwa pihak pekerja yang mendapatkan upah sundulan mengerti proses, dan mekanisme rumus yang digunakan sehingga dapat mencegah terjadinya ketidakpuasan yang bisa berakibat pada terganggunya hubungan industrial. Mekanisme yang biasa digunakan adalah melalui proses sosialisasi town hall yang dihadiri oleh tim manajemen dan tim pengurus serikat pekerja. Dengan melakukan hal-hal tersebut di atas, diharapkan proses implementasi upah sundulan dapat berjalan dengan baik dan menjamin kelangsungan operasi perusahaan serta hubungan industrial yang harmonis dapat senantiasa terpelihara.

 

Sumber :

Rekson Silaban dan Markus Sidauruk (2013). Kebijakan Upah Minimum di Indonesia

Share |
© 2010 KOMPAS.com. All rights reserved